Ketika Pejabat Ejek Warga

Pernah nggak sih kalian nemu postingan di FYP yang bikin geleng-geleng kepala sekaligus ngelus dada? Nah, ada berita yang lagi ramai nih dari Medan tentang oknum pejabat publik yang responsnya offside banget dari kata empati. Lurah Paya Pasir bernama Syerly resmi dijatuhi sanksi disiplin ringan oleh Inspektorat Kota Medan gara-gara aksinya yang viral.

Gimana nggak viral, saat ada warga yang lagi serius nyampaiin aspirasi soal keselamatan jalanan yang rawan begal, ia malah nyeletuk santuy “Cie curhat”, bak lagi nge-roast temen di grup WhatsApp. Inti beritanya simpel tapi nampol: seorang pejabat yang harusnya melayani, malah kedapatan minim adab dan krisis etika komunikasi publik saat berhadapan langsung sama rakyatnya.

Kalo dilihat dari kacamata analisis kebijakan dan komunikasi publik, respons Bu Lurah ini jelas blunder parah yang nggak pantes banget ditiru. Coba kamu pikir, warga itu udah rela rogoh kocek sendiri demi keselamatan lingkungan sambil bilang, “Pak, nanti izin pasang lampu ya, Pak. Gelap kali soalnya, Pak. Banyak kali di sini begal. Ini empat tiang (lampu) saya pasang sendiri pakai duit pribadi.” Eh, bukannya diapresiasi, Bu Lurah yang berdiri di samping Wali Kota Medan malah nyeletuk, “Cie, curhat dia.” Celetukan yang niatnya mungkin becandaan ini justru jadi bumerang fatal.

Inspektur Kota Medan, Erfin Fahrurrazi, tegas menyatakan, “Ya (Syerly sudah terbukti melanggar kode etik),” sesuai aturan yang berlaku (cnnindonesia.com, 01/08). Dalam analisis kebijakan, perilaku (mungkin ada yang menganggap sepele) ini merusak kepercayaan publik (public trust) dan membuktikan betapa krusialnya emotional intelligence buat siapa pun yang memegang kewenangan.

Secara sosial, fenomena ini memperlihatkan kontras yang menarik: kepekaan warga versus ketidakpekaan pejabat. Warga Medan dalam berita ini adalah contoh nyata “pahlawan lingkungan” yang nggak cuma bisa sambat alias mengeluh, tapi langsung aksi nyata pakai uang pribadi demi kepentingan umum.

Nah, ketika masyarakat udah menjalankan peran sosialnya dengan luar biasa, peran negara lewat aparatnya selayaknya hadir mengayomi dan memfasilitasi, bukan malah pasang mode judgmental. Sikap meremehkan keluhan warga—apalagi terkait ancaman begal dan keselamatan nyawa—menunjukkan adanya gap empati yang lebar. Kalo laporan dan aksi swadaya warga cuma dianggap sekadar curhatan ala selebmedsos, gimana masalah sosial di masyarakat bisa selesai dengan tuntas?

Oya, kalo kita teropong dari sudut pandang Islam, peristiwa ini jadi cermin kontemplatif yang dalam banget soal adab dan kepemimpinan. Dalam Islam, jabatan itu bukan panggung buat gaya-gayaan atau merasa lebih tinggi, melainkan amanah berat yang bakal dipertanggungjawabkan sampai akhirat.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menegaskan bahwa sayyidul qawmi khadimuhum—pemimpin suatu kaum adalah pelayan bagi mereka. Selain itu, Islam sangat menekankan pentingnya menjaga lisan (hifzhul lisan) dan saling menghargai. Menertawakan atau meremehkan kesusahan orang lain jelas jauh dari akhlakul karimah. Bayangkan kalo keluhan warga dibalas dengan rasa empati khas Rasulullah yang menentramkan, pasti suasana sosial kita bakal adem, penuh berkah, dan harmonis.

So, buat kalian para generasi muda calon pemimpin masa depan, kasus ini bukan cuma drama berita biasa, tapi pelajaran mahal buat self-improvement. Sanksi disiplin yang diterima Bu Lurah (meski kayaknya terlalu ringan, ya) harus jadi pengingat bahwa setiap ucapan dan sikap kita ada konsekuensinya, baik di mata hukum–apalagi di hadapan Allah Ta’ala.

Yuk, kita belajar jadi anak muda yang peka, punya high empathy, dan nggak gampang menyepelekan perjuangan orang lain. Biar nanti kalo kalian jadi bos, pejabat, atau sekadar ketua OSIS, kalian nggak cuma pintar secara akademis, tapi juga punya adab jempolan dan hati yang siap melayani dengan tulus. No cap (serius, deh), adab dan empati itu tetep nomor satu, Bro en Sis! [O. Solihin]